Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Sungguminasa

Peran masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah Sungguminasa sangatlah penting. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan negara harus memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa keuangan pemerintah dikelola secara transparan dan akuntabel.

Menurut Bambang Soemantri, seorang pakar keuangan publik, “Masyarakat yang partisipatif dapat menjadi pengawas bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Mereka dapat meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada pemerintah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi anggaran yang dilakukan.”

Peran masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah Sungguminasa juga dapat terlihat dari partisipasi mereka dalam proses pengawasan anggaran. Melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), masyarakat dapat memberikan masukan dan mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sungguminasa, disebutkan bahwa “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan pemerintah dapat membantu dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran.”

Namun, peran masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah Sungguminasa juga memerlukan dukungan dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah perlu memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait keuangan negara.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan, “Transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Sungguminasa harus terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan negara.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah Sungguminasa adalah krusial. Melalui partisipasi dan pengawasan yang aktif, masyarakat dapat membantu pemerintah dalam memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.