BPK Sungguminasa

Loading

Peran Masyarakat dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran di Sungguminasa

Peran Masyarakat dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran di Sungguminasa


Peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran di Sungguminasa menjadi sangat penting dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi dan good governance yang harus diterapkan dalam setiap tingkatan pemerintahan.

Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran adalah kunci utama dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus turut serta dalam mengawasi dan mengontrol setiap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.”

Dalam konteks Sungguminasa, masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama harus memiliki peran yang proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah setempat. Mereka memiliki hak untuk mengetahui dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan efisien.

Menurut Teten Masduki, Mantan Kepala KPK, “Masyarakat harus menjadi mata dan telinga yang waspada terhadap setiap kebijakan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan masukan agar penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan penggunaan anggaran di Sungguminasa. Pemerintah harus memberikan akses informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, sedangkan masyarakat harus memiliki kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menjaga keuangan negara.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran di Sungguminasa tidak hanya sebagai penonton atau pengkritik, namun lebih dari itu sebagai agen perubahan yang proaktif dalam menciptakan tata kelola keuangan publik yang baik dan bersih. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.