Pentingnya Integritas Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance

Integritas pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan good governance. Integritas sendiri memiliki arti kejujuran, kejujuran, dan konsistensi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Sebagai contoh, Menurut Kepala Biro Humas dan Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, integritas pemerintahan daerah adalah kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Bahtiar juga menegaskan bahwa integritas pemerintahan daerah harus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat publik agar tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Tidak hanya itu, Ketua KPK, Firli Bahuri, juga menekankan pentingnya integritas pemerintahan daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Firli menyatakan bahwa pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat menjadi benteng terhadap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Dalam konteks ini, integritas pemerintahan daerah harus diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Tata Kelola Pemerintahan, Prof. Dr. Mardiasmo, yang menegaskan bahwa integritas pemerintahan daerah adalah landasan utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Selain itu, integritas pemerintahan daerah juga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya integritas, masyarakat akan merasa yakin bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan bersama dan tidak terlibat dalam praktik korupsi atau penyelewengan kekuasaan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pemerintah daerah untuk menjaga integritas dalam setiap langkah yang diambil. Dengan integritas yang kuat, pemerintah daerah dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam mewujudkan good governance yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Sehingga, integritas pemerintahan daerah bukan hanya menjadi slogan belaka, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan pemerintahan.